Struktur Sosial Tradisional Minangkabau
v Laras Kota Piliang dan Bodi Caniago
Bahasa minangkabau kata lareh berarti hukum yaitu hukum adat. Jadi Lareh Koto Piliang adalah hukum adat Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago berarti hukum adat Bodi Caniago. Kata lareh berarti daerah seperti Lareh Nan Panjang. Lareh Nan Panjang menurut tambo berpusat di Pariangan Padang Panjang yang dianggap sebagai nagari tertua di Minangkabau. Pucuk pinpinannya yaitu Dt. Suri Dirajo. Nagari yang termasuk Lareh Nan Panjang yaitu: Guguak Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Sialahan, Simabua, Galogandang Turawan, Balimbiang. Daerah yang dikatakan Nan Sahiliran Batang Bangkaweh, hinggo Guguak Hilia, hinggo Bukik Tamansu Mudiak.
Lareh Koto Piliang yang memakai sistem adat Koto Piliang yang disebut Langgam Nan Tujuah yaitu:
1. Sungai Tarab Salapan Batu disebut Pamuncak Koto Piliang
2. Simawang Bukik Kanduang disebut Perdamaian Koto Piliang
3. Sungai Jambu Lubuak Atan disebut Pasak Kungkuang Koto Piliang
4. Batipuah Sepuluh Koto disebut Harimau Campo Koto Piliang
5. Singkarak Saniang Baka disebut Camin Taruih Koto Piliang
6. Tanjung Balik, Sulik Aia disebut Cumati Koto Piliang
7. Silungkang, Padang sibusuak disebut Gajah Tongga Koto Piliang
Nagari yang termasuk Koto Piliang adalah Pagaruyuang, Saruaso, atar, Padang Gantiang, Taluak Tigo Jangko, Gurun Ampalu, Guguak, Sumaniak, Padang Laweh, Sungai Patai, Minangkabau, Simpuruik, dan Sijangek.
Daerah-daerah yang termasuk Lareh Bodi Canago disebut juga dalam tambo Tanjuang Nan Tigo, Lubuak Nan Tigo :
Tanjuang Nan Tigo yaitu:
1. TanjuangAlam
2. TanjuangSungayang
3. Tanjuang Barula
Lubuak Nan Tigo yaitu:
1. Lubuak Sikarah di Solok
2. Lubuak Simauang di Sawahlunto Sijunjung
3. Lubuak Sipunai di Tanjuang Ampalu
Suatu peninggalan Lareh Bodi Caniago merupakan monumen sejarah adalah Balairung Adat yang terdapat di desa Tabek. Balairung Adat inilah segala sesuatu dimusyawarahkan oleh ninik mamak bodi caniago pada masa dahulu. Ada beberapa perbedaan kedua sistem kelarasan Bodi Caniago dengan Koto Piliang yaitu:
1. Memutuskan Perkara
Bodi Caniago berpedoman kepada “tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati, dilahia lah samo nyato di batin diliekti” (tuah karena sekata, mulanya rundingan dimufakati, dilahir sudah sama nyata, dibatin boleh dilihat), artinya sesuatu pekerjaan yang menghadapi suatu persoalan terlebih dahulu hendaklah dimusyawarahkan. Hasil mufakat tersebut benar-benar atas suara bersama.
Koto Piliang berdasarkan kepada “nan babarih nan bapahek, nan baukua, nan bakabuang, coreng bariah buliah diliek, cupak panuah batangnyo bumbuang” (yang digaris yang dipahat, yang diukua yang dicoreng, baris boleh dilihat, cupak penug gantangnya bumbung). Segala peraturan yang dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata “terbujur lalu terbulintang patah”.
2. Mengambil Keputusan
Bodi Caniago berpedoman kepada “kato surang dibuleti, katobasamo kato mufakat, lah dapek rundiang nan saiyo, lah dapek kato nan sabuah, pipiah dan indak basuduik bulek nan indak basandiang, takuruang makanan kunci, tapauik makanan lantak, saukua mako manjadi, sasuai mangko takana, putuih gayuang dek balabeh, putih kato dek mufakat, tabasuik dari bumi“ (kata seorang dibulati, kata bersama kata mufakat, sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak, seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena belebas, putus kata karena mufakat, tumbuh dari bumi). Maksud dari sistem adat Bodi Caniago yang diutamakan sekali adalah sistem musyawarah mencari mufakat.
Koto Piliang yang menjadi ketentuannya, “titiak dari ateh, turun dari tanggo, tabujua lalu tabalintang patah, kato surang gadang sagalo iyo, ikan gadang dalam lauik, ikan makannyo, nan mailia di palik, nan manitiak ditampung” (titik dari atas, turun dari tanggga, terbujur lalu terbelintang patah, kata sorang besar segala iya, ikan besar dalam laut ikan makannya, yang mengalir di palit yang menitik ditampung).
3. Pengganti Gelar Pusako
Seseorang penghulu Bodi Caniago boleh hidup berkerilahan yaitu mengganti gelar pusaka kaum selagi orangnya masih hidup. Hal tersebut dapat digantikan jika sudah terlalu tua dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin anak kemenakan. Dalam adat dikatakan “lurahlah dalam, bukiklah tinggi” (lurah sudah dalam, bukik sudah tinggi). Lareh Koto Piliang yaitu “baka mati batungkek budi” (mati bertongkat budi) maksudnya gelarnya dapat digantikan setelah orangnya meninggal dunia.
4. Kedudukan Penghulu
Lareh Koto Piliang ada tingkatan-tingkatan penguasa sebagai pembantu penghulu pucuk, berjenjang naik bertangga turun. Tingkatan penghulu dalam nagari ada penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk sebagai pucuk nagari. “bapucuak bulek, baurek tunggang” (berpucuk bulat berurat tunggang). Pada Bodi Caniago semua penghulu sederajat duduknya “sahamparan, tagak sapamatang” (duduk sehamparan tegak sepematang).
5. Balai Adat dan Rumah Gadang
Lareh Koto Piliang mempunyai anjuang kiri kanan berlabuh gajah di tengah-tengah. Lantai rumah gadang dan balai adat Koto Piliang ada tingkatannya yang berfungsi untuk menempatkan penghulu-penghulu sesuai kedudukannya. Lareh Bodi Caniago lantai balai adat dan rumah gadang, lantainya datar. Semua penghulu duduk sehamparan duduk sama rendah, tegak sama berdiri.
Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago sesungguhnya sama-sama bertitik tolak pada azas demokrasi, perbedaannya hanya terletak pada penyelenggaraan dan prioritas hak azasi pribadi di suatu pihak dan kepentingan umum pihak lain.
v Kerajaan Pagaruyung
Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah berdiri di provinsi Sumatra Barat. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan pagaruyuang dipimpin oleh Adityawarman sejak tahun 1347. Pada tahun 1600-an, kerajaan menjadi Kesultanan Islam dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Sebelum kerajaan pagaruyuang berdiri masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai Nagari dan Luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan perubahan sistem administrasi bagi masyarakat Suku Minang.
Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada Prasasti Kuburajo dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Prasasti Suruaso yang beraksara Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak (paman) kepada kamananakan (keponakan) telah terjadi pada masa tersebut.
Adityawarman awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, seperti Kuntu dan Kampar yang merupakan penghasil lada dan bertahta sebagai raja bawahan (uparaja) dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja belum ada satu pun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi jawa dan kemudian dari berita Cina diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok tahun1371-1377.
Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharajadiraja yang disandang oleh Adityawarman seperti yang terpahat pada bagian belakang Arca Amoghapasa, yang ditemukan di hulu sungai Batang Hari (sekarang termasuk kawasan Kabupaten Dharmasraya). Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala), yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung menjadi kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau bernama Sultan Alif.
Masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara Kaum Padri (ulama) dengan Kaum Adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah yang berhubungan dengan Islam.
Penamaan negari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus berasal dari kata Quduus (suci) sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat dan Limo Kaum. Dalam perangkat adat muncul istilah Imam, Katik (Khatib), Bila (Bilal), Malin (Mu'alim) yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya, misalnya istilah Pandito (pendeta).
v Republik Nagari
Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan Pagaruyuang. Terdapat dua aliran besar dalam sistim pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan. Dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh tersebut, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.
Ciri-ciri kebebasan suatu nagari yaitu yang diceritakan kebesaran negeri sungai tarab pamuncak alam, saruaso puyung panji, padang ganting sulu bendang, singkarak cermin cina, batipuh hatimau campo, pariangan padang panjang tagkai alam, sungai jambu pasak kungkang dan bukik batu patah raja besar.
Nagari merupakan unit pemungkiman paling sempurna yang diakui oleh adat. Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta dilengkapi oleh areal persawahan. Dalam pembentukan suatu nagari telah dikenal dalam istilah pepatah adat Minang yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, Koto dan Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Disetiap nagari dibentuk minimal terdiri dari 4 suku.
Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatra Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.
Tugas
Etnografi Minangkabau
Struktur Sosial Tradisional Minangkabau
Kelompok 1
Ninda Ayuma 1010713002
Sri Mulyanti 0910712015
Well Putra Herman 1010712014
FAKULTAS ILMU BUDAYA
JURUSAN ILMU SEJARAH
UNIVERSITAS ANDALAS
2011 Sumber Bacaan:
Jamaris, Edwar. 2001. Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar